JABAR UPDATE ||Bogor —Pelayanan pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Timur Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan. Seorang warga Kabupaten Bogor berinisial AN mengaku mengalami keterlambatan serius dalam proses balik nama sertifikat tanah yang hingga kini telah berjalan lebih dari lima bulan namun belum juga selesai. 21 -11-25
Menurut AN, seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi sejak awal pengajuan. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai penyelesaian proses tersebut. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan mendalam sekaligus trauma administratif, karena sertifikat tanah merupakan dokumen penting yang berdampak langsung pada kepastian hukum dan rasa aman warga.
“Proses yang berlarut-larut tanpa kepastian membuat kami sebagai warga merasa dirugikan. Kami hanya ingin kepastian dan pelayanan yang profesional,” ujar AN.
Keterlambatan ini dinilai mencerminkan perlunya evaluasi serius terhadap kualitas pelayanan publik di lingkungan BPN Wilayah Timur Kabupaten Bogor, khususnya dalam hal transparansi proses dan kepastian waktu penyelesaian layanan pertanahan.
Atas kejadian tersebut, AN berharap Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dapat memberikan perhatian khusus dan melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja instansi terkait. Selain itu, warga juga meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk turun tangan melakukan evaluasi dan pembenahan sistem pelayanan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Pelayanan publik yang lambat dan tidak pasti berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diharapkan adanya langkah konkret, transparan, dan berkeadilan demi menjamin hak-hak masyarakat atas pelayanan pertanahan yang cepat, pasti, dan profesional. (red )
