JABAR UPDATE || CIBINONG – Bupati Bogor, Rudy Susmanto menunjukkan komitmennya dalam mengawal aspirasi masyarakat terkait aktivitas pertambangan berizin di Kabupaten Bogor kepada Gubernur Jawa Barat. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk keberpihakan Rudy kepada masyarakat, sekaligus memastikan kesiapan jalur khusus tambang sebagai solusi.
Demikian disampaikan Bupati Rudy Susmanto, saat bertemu langsung dengan ribuan warga yang berunjuk rasa terkait penutupan tambang, di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Senin (4/5). Bupati hadir berdiskusi massa bersama Wakil Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, dan Sekretaris Daerah (Sekda).
Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengapresiasi aspirasi yang disampaikan pengunjuk rasa secara santun, baik, dan konstruktif. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bogor pun telah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah tambang di wilayah barat.
“Ini wujud bahwa masyarakat hadir dengan cara yang santun, baik, dan jujur. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan kami menghargai tahapan evaluasi yang sedang dilakukan,” ujar Rudy.
Rudy berharap hasil evaluasi tersebut dapat segera diumumkan, khususnya bagi aktivitas tambang yang telah memiliki izin resmi. Ia pun menegaskan semua sepakat bahwa lingkungan menjadi prioritas utama yang harus dijaga bersama.
Selain itu, Bupati Bogor juga menyoroti masyarakat terdampak yang hingga kini masih menunggu realisasi realisasi bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Masyarakat yang terdampak masih menunggu kepastian terkait penyelesaian bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Dalam konteks kewenangannya, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor akan menjalankan peran sesuai yang ditetapkan, termasuk menyampaikan aspirasi ke tingkat provinsi.
“Kami hidup dalam sistem pemerintahan berjenjang. Apa yang menjadi kewenangan kami di Kabupaten Bogor akan kami tindaklanjuti, dan yang menjadi kewenangan di atas kami akan kami sampaikan langsung ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.
Langkah konkretnya, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD telah menyiapkan solusi berupa pembangunan jalan khusus tambang. Saat ini, prosesnya telah memasuki tahap penetapan lokasi yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Pembangunan jalan khusus tambang saat ini sudah masuk tahap penetapan lokasi. Target kami, tahun 2026 izin lahan bisa selesai 100 persen, sehingga pembangunan bisa segera dilaksanakan,” ungkapnya.
Menurutnya, kebijakan ini menjadi solusi agar aktivitas tambang tidak lagi mengganggu pengguna jalan umum.
“Ini adalah salah satu jalan tengah yang kami ambil bersama DPRD, agar saat tambang kembali beroperasi tidak mengganggu pengguna jalan lain,” tambahnya.
Bupati Rudy juga menilai respon Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejauh ini cukup positif, termasuk melalui berbagai kajian yang melibatkan perguruan tinggi.
“Kami melihat respon Pemprov cukup positif. Mereka sudah melakukan kajian dengan beberapa universitas, dan kami berharap dalam waktu dekat akan ada keputusan,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberadaan tambang tetap memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan, terutama di tengah tantangan kenaikan harga bahan bakar minyak dan potensi material kelangkaan.
“Percepatan pembangunan membutuhkan ketersediaan material. Kalau terjadi kelangkaan, tentu ini menjadi tantangan bagi kita semua,” tutupnya.
